Korupsi, Budaya yang Tak Terselesaikan

                                                    Oleh : Moch. Vichi Fadhli R

Hari ini semakin mendung. Awan hitam menyelimuti beberapa bagian di seluruh Indonesia. Semua memberi dampak pada keberlangsungan aktivitas masyarakat. Tak beda, Praktik hitam birokrasi terus mencengkram modal dan mengeksploitasi seluruh sendi-sendi keuntungan demi kepentingan birokrat Negara. Rakyatlah yang menjadi korban ketidakadilan. Rakyatlah yang juga menelan pil pahit dari praktik kotor rezim anti rakyat SBY-Boediono.

            Korupsi menjadi hal yang pastinya memuakan untuk seluruh rakyat. Tak terkecuali seorang pejabat yang berkedok pengumbar kata-kata kebencian terhadap korupsi. Karena korupsi tidak jarang menjadi bahan politik pencitraan yang berkontradiksi dengan kenyataan di lapang.

            Sementara isu yang marak digencarkan oleh gerakan rakyat Indonesia diberbagai sektor adalah isu korupsi, dimana kasus-kasus korupsi seperti BLBI, dana talangan Bank Century, kasus Nazarudin yang menyeret seluruh kader Partai Demokrat dan klik dibawah pemerintahan SBY (Andy Malarangeng, Anas Urbaningrum, Angelina Sondakh, dsb) dan seluruh jajaran pemerintahan dari presiden hingga dari Bupati/Walikota semakin memperterang kekuasaan di negara Setengah Jajahan Setengah Feodal yang berwatak dasar korup.

Dari beberapa paparan diatas, menunjukkan ketimpangan kepemerintahan SBY yang dalam pernyataannya bahwa mengeluhkan kepada seluruh jajaran pemerintah Indonesia yang banyak merampok uang negara, berdasarkan hasil paparan dari Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) mengungkapkan, terdapat penyimpangan Uang Negara sebesar Rp. 103,19 trilliun, sedangkan yang ditemukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam tujuh tahun terakhir baru Rp. 37,87 trilliun yang ditindak lanjuti, dan dari penyelesaian kerugian Negara sebesar Rp. 17,93 trilliun dan baru diangsur Rp. 1,8 trilliun. Selain itu juga, FITRA menegaskan penghabisan anggaran ketika pembentukan kabinet Indonesia Bersatu II 2009, dimana pemerintah pusat menghabiskan anggaran sebesar Rp. 278 milliar untuk pembelian mobil dinas pejabat Negara. (Kompas, 24-Oktober 2011).    Ditahun 2012 juga terdapat ketidak adilan di APBN tahun 2011, dimana anggaran belanja pegawai yang berjumlah 4,7 juta orang mencapai Rp. 215,7 trilliun, sedangkan untuk pengentasan penduduk miskin yang berjumlah 31 juta jiwa  hanya sebesar Rp. 50 trilliun.

Praktek Korupsi Sebagai Watak Kapitalis Birokrat

            Lalu mengapa korupsi terus membudaya? Kita selalu memiliki satu paradigma bahwa korupsi adalah sikap yang tak bermoral, lalu cenderung menjustifikasi bahwa permasalahan ini dikarenakan krisis moralitas para penguasa. Krisis moralitas hanyalah menyentuh permasalahan secara personal dan tak akan mendobrak budaya yang berjalan secara sistemik ini.

            Suatu tatanan sistem yang membelit di Negara-negara berkembang secara tidak langsung membentuk suatu budaya yang menjangkit kapitalis birokrasi. Kapitalis birokrat memiliki kewenangan secara luas menyangkut posisinya yang kuat sebagai pemegang modal dan boneka imperialis. Dalam hal ini memicu lahirnya kondisi yang rentan korupsi.

Dampaknya sangat terasa pada rakyat yang semakin tertindas seperti buruh industry, buruh jasa, tani, pedagang kecil, maupun mahasiswa. Keadaan korupsi yang terus menggila membuat beban defisit anggaran semakin bertambah. Lalu mengakibatkan sistem ekonomi yang “colaps” dan berujung pada semakin tingginya inflasi. Hal ini membuat harga-harga kebutuhan masyarakat kian melambung tinggi dan tak terbendung. Tidak seimbangnya antara harga kebutuhan masyarakat dan daya beli masyarakat menjadikan kemiskinan kian mengganas. 31 juta rakyat miskin disinyalir akan terus meningkat.

Untuk meredam dan menekan rezim reaksioner SBY-Boediono yang tidak pernah memihak pada rakyat, maka diperlukannya suatu upaya bersama-sama antara lapisan mahasiswa dan rakyat untuk melawan segala praktek yang menindas rakyat miskin. Gerakan rakyat yang besar akan memberikan suatu penghidupan yang bersemi bagi rakyat Indonesia. Lalu perlu kiranya membangun system yang demokratis untuk melapisi bangunan kekuasaan yang sedang sakit hari ini.

Hidup Rakyat Indonesia !!

*disampaikan pada diskusi publik hari Senin, 5 Desember 2011

*penulis, koord Dikprop Badan Persiapan Ranting (BPR) FMN UPI